DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK

PROFIL

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

 

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

 

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik terdiri atas:

  1. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I
  2. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II
  3. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III
  4. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV
  5. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V
  6. Subbagian Tata Usaha.

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015