Upaya Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat Melalui Inpres 9 Tahun 2017


  Kamis, 07 Juni 2018 Berita Ditjenpdtu

Ketimpangan wilayah merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain yang memiliki status yang sama.  Ketimpangan wilayah seringkali dilihat dari segi sosial dan ekonomi yang dapat dilihat dari dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2017 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa. Kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai 58,49 persen. Kemudian, diikuti oleh Sumatera sebesar 21,66 persen, Kalimantan 8,20 persen, dan Sulawesi 6,11 persen. Adapun sisanya sebesar 5,54 persen berada di pulau-pulau lainnya.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan relatif tertinggi berada di Papua (28.5%) dan Papua Barat (25,4%).

Melihat dari data tersebut diatas, ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi permasalahan di Indonesia. Wilayah barat Indonesia cenderung berkembang lebih cepat daripada wilayah timur Indonesia, khususnya wilayah Papua dan Papua Barat.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ditetapkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Papua Barat. Tujuan dari penetapan Inpres tersebut dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Propinsi Papua dan Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papaua dan Provinsi papua Barat yang damai dan sejahtera.

Infrastruktur merupakan suatu sistem yang terorganisir sebagai suatu layanan dan fasilitas agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan hal utama dalam usaha menciptakan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur secara fungsional mendukung kelancaran aktivitas baik ekonomi maupun sosial.

Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat misalnya jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, memperlancar produksi barang dan jasa, memperlancar transportasi pengiriman bahan baku ke pabrik maupun distribusi hasil produksi ke pasar. Sedangkan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit dapat mendukung aktivitas soaial masyarakat. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian wilayah.

Merujuk pada hal tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa ketersediaan infrastruktur sangat membantu mengurangi disparitas antar wilayah, terutama kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, usaha percepatan pembangunan di papua dan papua barat difokuskan dalam peningkatan layanan infrastruktur dasar seperti peningkatan rasio elektrifikasi, program air bersih, pembangunan rumah layak huni serta pembangunan sistem penanganan persampahan dan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi.

Pengembangan konektivitas juga merupakan prioritas dalam usaha percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Usaha pengembangan konektivitas dilakukan melalui pembangunan, preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, Trans Papua, jalan perbatasan, jalan penghubung antar Kabupaten, pembangunan dan pengembangan infrastruktur bandar udara dan pelabuhan, subsidi angkutan barang tol laut, pelayanan angkutan udara perintis dan jembatan udara, penggelaran jaringan tulang punggung serat optik oleh operator dan pemerintah  (Palapa Ring), pengoperasian BTS, penyediaan akses broadband internet dan penyediaan desa broadband terpadu.

Dua puluh sembilan Kementerian dan Lembaga dilibatkan dalam usaha percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. K/L diharapakan dapat mendukung secara penuh tanggung jawab dan bersinergi dalam melaksanakan Instruksi presiden tersebut (WES).