Akan Dinilai, Ditjen PDTu Konsolidasikan Kekuatan Reformasi Birokrasi


  Kamis, 12 Juli 2018 Kegiatan Ditjenpdtu

Jakarta, ditjenpdtu.kemendesa.go.id - Reformasi Birokrasi (RB) merupakan konsepsi perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia dengan tata kelola yang Akuntabel, Profesional, berIntegritas dan Transparan (APIK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan  serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemendes PDTT.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati ditemui di acara Workshop Penguatan Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Koordinasi Dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Ditjen PDTu Kamis (12/7) menuturkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan utamanya terkait dengan konsolidasi persiapan penilaian RB oleh Kementerian PAN/RB pada bulan Agustus mendatang. “Konsolidasi diperlukan utamanya untuk penguatan dan internalisasi dalam diri masing-masing agen perubahan dan anggota tim Pokja lainnya, untuk mencapai poin maksimal”, sambung Aisyah

Dalam pelaksanaannya Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PDTu dilaksanakan pada 8 (delapan) area perubahan, yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Ditjen PDTu, Penguatan Akuntabilitas di lingkungan Ditjen PDTu, Penguatan Pengawasan di lingkungan Ditjen PDTu, serta yang terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Workshop diadakan selama 2 hari terhitung sejal hari ini sampai dengan esok 13 Juli 2018. Dengan mengundang seluruh agen perubahan serta pegawai di unit kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. (ATP/CHM)