Upaya Dua Kementerian Tingkatkan Taraf Hidup Sosial di Daerah Tertentu


  Senin, 23 Juli 2018 Berita Ditjenpdtu

Jakarta - ditjenpdtu.kemendesa.go.id, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) melakukan pertemuan (19/7) dengan Kementerian Sosial yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial (Ditjen Linjamsos).

Dalam kesempatan tersebut Kemendes PDTT diwakili oleh Aisyah Gamawati selaku Sekretaris Ditjen PDTu, Hasman Ma’ani, Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB), dan Sugito selaku Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik. Kemensos sendiri menghadirkan Anna Puspa selaku Kabag Organisasi dan Hukum Ditjen Linjamsos serta N. Amalia, Kasubdit Perlindungan Sosial Korban Alam.

Tujuan pertemuan dimaksudkan untuk membahas substansi dalam ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai turunan dari MoU antara Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Sosial Nomor 08/M-DPDTT/KB/IV/2015 dan Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat di Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, dan Kawasan Transmigrasi.

Mengacu kepada Perpres 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019, terdapat 122 Kabupaten daerah tertinggal, 95 daerah didalamnya masuk ke dalam kategori daerah rawan bencana dan 41 daerah masuk ke dalam kategori daerah pasca konflik, serta terdapat lokus 35 Kabupaten yang menjadi irisan dari kedua daerah rawan tersebut. Lokus inilah yang akan ditawarkan dalam penjajakan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PDTu dengan Ditjen Linjamsos. Dimana pada pertemuan sebelumnya, telah disepakati bersama akan dilakukan kegiatan di 3 lokus Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Sigi dan Keerom.

”Beberapa poin hasil pertemuan, telah disepakati penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PDTu dengan Ditjen Linjamsos untuk memisahkan subtansi pada ruang lingkup perjanjian yaitu Bencana Alam dan Bencana Sosial” ujar Aisyah. Penjajakan Perjanjian Kerjasama (PKS) rencananya akan dilaksanakan untuk kegiatan pada tahun 2019 dengan menyusun kerangka acuan kerja secara bersama-sama. (ATP/CHM)