Komisi Informasi dan Kementerian Desa Canangkan Desa Benderang Informasi Publik


  Selasa, 07 Nopember 2017 Kegiatan Ditjenpdtu

MATARAM –  Keterbukaan informasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui Pencanangan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) di Mataram (6/10)

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Suprayoga Hadi menuturkan bahwa, pencanangan DBIP ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari Undang Undang 14/2008 mengenai keterbukaan informasi publik yang juga membawa semangat baru, lantaran, pelaksanaanya dilakukan sampai ke level paling bawah yakni, pada level desa.

“Momen ini cukup tepat, karena juga pada 28 september lalu seluruh masyarakat duni memperingati hari hak untuk tahu sedunia (Rights to Know Day). Jadi, semua orang harus tahu tentang penggunaan dana desa Itu. Kami berpandangan, keterbukaan informasi jadi poin penting dalam membangun tata kelola desa yang baik oleh pemerintah desa.” kata dia.

Suprayoga menambahkan, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa yang cukup besar hingga mencapai Rp 46,9 triliun yang diperuntukan hampir di 70 ribuan desa di Indonesia pada tahun 2016, sehingga penggunaanya diperlukan pengawasan oleh semua pihak. Ia juga menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini terdapat sekitar 10 ribu desa yang terdata di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi  belum mendapatkan akses telekomunikasi sampai dengan saat ini.

“DBIP ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil di Papua yang minim adanya sinyal telpon seluler,” pungkas suprayoga.

Ia kembali menekankan bahwa, dengan adanya keterbukaan informasi ini diharapkan kepala desa dapat bertanggung jawab akan anggaran secara transparan sehingga warga mengetahui. (chm)