Kemendesa Gelar Konsultasi Regional Sinergikan Rencana Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018


  Kamis, 09 Nopember 2017 Berita Ditjenpdtu

Makassar – Dari total 122 Kabupaten Daerah Tertinggal yang mendapatkan prioritas penanganan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, 80 Kabupaten diantaranya ditargetkan dapat mentas pada tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu di sela-sela pembukaan acara Rapat Konsultasi Regional Bidang Daerah Tertinggal di Makasar (11/4) pagi tadi.

Ketertinggalan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dalam konteks Sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan sarana dan prasarana, celah fiskal dan karakteristik daerah. “Sinergi pembangunan diperlukan untuk mencapai tujuan terentaskannya 80 Kabupaten daerah tertinggal sampai dengan tahun 2019”, ujar Suprayoga. Lebih khusus lagi, terkait dengan pengentasan 80 daerah tersebut, 50 kabupaten diantaranya dapat dikolaborasikan lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Dalam konteks desa dan daerah tertinggal, perlu juga diketahui bahwa dalam tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 juga mengamanatkan mentasnya 2000 desa tertinggal menuju desa mandiri yang terkait erat dengan nawacita ketiga.

Suprayoga menegaskan bahwa pada tahun 2017 ini sejalan dengan prioritas Presiden Jokowi-JK, Kemendesa memfokuskan untuk melaksanakan 4 program unggulan yaitu, 1) Prukades (produk unggulan desa)/ One Village One Product (OVOP); 2) penyediaan embung desa; 3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan penyediaan sarana olahraga desa.

“Sebagai tahapan awal dari penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2018, forum ini menjadi sarana dalam penyatuan visi dan misi serta implementasi dalam pembangunan daerah tertinggal”, tambah Suprayoga. (chm)