Pranata Adat Berperan Penting Dalam Upaya Pencegahan Konflik


  Kamis, 09 Nopember 2017 Kegiatan Ditjenpdtu

BOGOR, Daerahtertentu.id – Merebaknya konflik dan intoleransi akhir-akhir ini dipandang sebagai problem bangsa dan negara jika dilihat secara makro. “Masyarakat atau komunitas jika diperhatikan lebih lanjut sebenarnya memiliki kemampuan dan sensivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat termasuk mengantispasi bahaya yang mengancam dan menyelesaikan konflik”, ujar Sugito, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik pada Workshop Pranata Adat yang Direvitalisasi dalam Rangka Pencegahan Konflik, yang dilangsungkan di Hotel Permata Bogor hari ini  hingga besok.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pranata adat dapat dipandang sebagai bentuk adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat lokal. “Negara mengakui hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” imbuh Sugito di hadapan peserta rapat.

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik selama ini telah mengembangkan beberapa konsep dan instrumen yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerja-kerja pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di berbagai daerah di Indonesia.

Selama ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya: Kosolidasi dan persiapan pengelolaan program pranata adat penanganan daerah paska konflik; Pelaksanaan persiaoan penyusunan NSPK; Finalisasi NSPK pengembangan daerah paska konflik; Penyusunan indeks ketahanan konflik di daerah tertinggal di Indonesia; Internalisasi kurikulum bina damai dalam lembaga Pendidikan formal dan non formal; dan Revitalisasi sarana dan prasarana di daerah paska konflik. Tutup Sugito (dpt/chm)