Ditjen PDTU dan 5 Kabupaten Sepakati Hal Ini Untuk Tingkatkan Aksesibilitas dan Pelayanan Dasar di P


  Senin, 07 Mei 2018 Berita Ditjenpdtu

Bogor, ditjenpdtu.kemendesa.go.id - Kemendes PDTT melalui Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar menggelar rapat Lintas K/L dan Pemerintah Daerah untuk menyepakati upaya-upaya percepatan peningkatan aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar di wilayah pulau kecil dan terluar.

 “Diharapkan dihasilkan kesepakatan yang mendukung 4 program prioritas Kementerian dan program Ditjen PDTu yaitu program SIPADU agar segera dapat terealisasi”, ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PDTu, Aisyah Gamawati saat membuka acara.

 Sambutan positif datang dari unsur Bappeda daerah pulau kecil dan terluar. Delapanbelas dari 20 kabupaten yang turut hadir serta. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Maluku Tenggara Barat, Alowesius Batkormbawa. Ia menyampaikan bahwa forum seperti ini menjadi salah satu sarana kami untuk dapat menyuarakan kebutuhan daerah kepada pusat. “Kegiatan ini menjadi wahana kami untuk berkomunikasi menyampaikan seluruh kebutuhan kami di daerah. Sehingga dapat menarik keluar dari ketertinggalan yang selama ini dihadapi di kabupaten kami”, ujarnya.

Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat PSPAM Kementerian PUPR, Direktorat Pesisir dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Identifikasi Ditjen PDT Kemendes PDTT. Mereka menyampaikan program-program dari K/L yang terkait dengan kebutuhan dari daerah pulau kecil dan terluar.

Mengacu pada arah kebijakan Pengembangan Daerah Tertentu, materi dari K/L, dan masukan dari sejumlah kabupaten maka dihasilkan dokumen kesepakatan bersama. Dokumen tersebut berisikan fokus dan lokus Direktorat PKT, mekanisme pengelolaan anggaran, rencana aksi tindak lanjut serta kesediaan daerah untuk menerima dan melaksanakan program Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar. Dengan disaksikan oleh Dirjen PDTu, Johozua  M. Yoltuwu, dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 5 orang perwakilan pemerintah daerah dan 3 pejabat Direktorat PKT.

Kesepakatan yang dicapai dalam rapat ini antara lain adalah :

  1. Para pihak sepakat untuk fokus ke 20 kabupaten yang mencakup kluster konektifitas (kapal penumpang dan kapal barang 32GT), kluster prasarana dan sarana dasar (PSAB), Potsuda (rumput laut,tambak garam, desa wisata, potensi pertanian dan perkebunan) untuk di tahun 2019
  2. Pemda telah sepakat bersedia menerima dan melaksanakan program/kegiatan PDPKT tahun anggaran 2018-2019 dengan segera menindaklanjuti dengan mengajukan usulan kepada kemendesa PDTT dan jika data usulan belum bisa diakomodir oleh dirjen PKT akan dikoordinasikan dengan dirjen lain di kementrian desa PDTT.

Dalam kesempatan tersebut, Johozua berharap bahwa daerah dapat membantu menyiapkan data yang dibutuhkan dilakukan dengan cepat untuk mendapatkan kepastian hukum dan lokus program. “Sinergitas program lintas K/L bersumber dari base line anggaran Kemendes PDTT maupun kemampuan membaca program dari 19 K/L juga dibutuhkan untuk melihat aspek atau indikator yang paling kuat untuk mensiasati kepentingan bersama dalam mengentaskan daerah tertinggal menjadi daerah maju”, tutup Johozua.

Rapat dilaksanakan dua hari sejak Kamis s.d. Jumat ini (4/5) bertempat di Hotel Valley Bogor, Jawa Barat. (WST/CHM).