Ditjen PDTu Kembangkan Infrastruktur Untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan Daerah Tertinggal


  Kamis, 24 Mei 2018 Kegiatan Ditjenpdtu

Solo, ditjenpdtu.kemendesa.go.id - Sebagai negara agraris, Indonesia dianugrahi kekayaan alam yang berlimpah yang cukup untuk menjamin ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok terpenting dalam menunjang hidup manusia. Sebagai negara agraris. Namun demikian ternyata masih ada permasalahan pangan di Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dibawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang fokus pada urusan pangan, Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menggelar Bimtek Pengembangan Infrastruktur Penanganan Daerah Rawan Pangan di Solo sejak kemarin (23/5) sampai dengan hari ini.

Johozua menyatakan bahwa keberhasilan kegiatan pembangunan infrastruktur bukanlah sekedar terbangunnya embung dan gudang, namun bagaimana setelah selesainya proses pembangunan embung atau gudang tersebut termanfaatkan dengan baik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. “Oleh karena itu, sangat penting proses perencanaan dilakukan sebaik-baiknya seperti penempatan lokasi embung dan gudang sehingga benar-benar sesuai kebutuhan yang ada”, ujar Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu itu dalam sambutannya. Ia juga menekankan bahwa infrastruktur menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut. “Pembangunan infrastruktur membantu meningkatkan produktifitas pertanian dan menciptakan aktifitas ekonomi warga”, imbuh Johozua.

Pada tahun 2018 ini Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan fokus pada 3 menu besar. Menu tersebut antara lain Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen, Pembangunan Embung, dan Pembangunan Gedung Pangan dan Lantai Jemur. “Kami akan fasilitasi bantuan-bantuan tersebut kepada 10 Kabupaten Daerah Tertinggal yang masuk dalam prioritas 1 dan 2 rawan pangan”, tambah Johozua.

Keberhasilan pembangunan Infrastruktur tentunya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan sehingga pembangunan dapat terselesaikan dengan kualitas yang baik dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, keberlanjutan serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga menjadi komplemen untuk menciptakan desa tangguh pangan (WES/CHM).