Membuka Akses Transportasi Laut di Pulau Terluar Indonesia


  Rabu, 23 Januari 2019 Berita Ditjenpdtu

Jakarta, ditjenpdtu.kemendesa.go.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmgrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, sejak tahun 2015 lalu telah menetapkan beberapa lokasi prioritas dalam sasaran pengembangan daerah pulau kecil dan terluar menjadi 67 Kabupaten.

Menurut Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Ditjen PDTu, dari 67 kabupaten tersebut pihaknya membagi lagi menjadi 3 kategori. “Itu kita bagi lagi menjadi 3 yaitu 10 Kab Prioritas 1, 50 kab prioritas 2 dan 7 kabupaten prioritas 3”, terang Hasrul. Ia juga menambahkan bahwa dari kesemua wilayah tersebut, dilakukan beberapa pendekatan program dan kegiatan yang spesifik untuk lokus-lokus tersebut. Diantaranya melalui peningkatan konektivitas dan aksebilitas, pembangunan sarana dan prasarana dasar, serta peningkatan ekonomi lokal masyarakat pulau kecil dan terluar.

“Pemberian bantuan seperti kapal barang dan penumpang, dermaga, tambatan perahu, PLTS, prasarana air bersih serta pengembangan budidaya perairan (aquaculture) yang telah diberikan pemerintah antara lain dalam rangka untuk mencapai ketiga hal tersebut diatas” lanjut Hasrul.

Ditjen PDTu sejak tahun 2015 lalu telah membangun sejumlah infrastruktur untuk membuka konektifitas dan aksesibilitas di wilayah pulau kecil dan terluar Indonesia. Diantaranya dengan menyediakan 27 unit kapal penumpang kapasitas 20 orang yang tersebar di 22 kabupaten. Selain kapasitas 20, juga telah dibangun 27 unit kapal kapasitas 50 penumpang yang didistribusikan kepada 16 kabupaten. Selain kapal penumpang, mobilitas barang juga tetap menjadi perhatian dengan membangun 15 unit kapal barang kapasitas 32 GT yang diserahkan kepada 13 Kabupaten serta pembangunan tambatan perahu sebanyak 15 unit di 8 kabupaten.

Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana dasar, serangkaian fasilitasi mulai dari penyediaan air bersih sudah dilakukan di 12 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar. Termasuk juga penyediaan alat bantu untuk peraga pendidikan di 13 kabupaten, penyediaan sarana komputer pendidikan di 16 kabupaten, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di 4 kabupaten.

Untuk pemberdayaaan ekonomi lokal, dilakukan melalui pengembangan desa wisata yang sudah dan masih akan dilakukan di 5 kabupaten, serta penyediaan sarana keramba jaring apung untuk pembudidayaan ikan di 6 kabupaten.

Hasrul juga menegaskah bahwa hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan proses pembangunan yang sesuai dengan nawacita serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (ATP/CHM)