Kemendes PDTT Undang 14 Kabupaten Persiapkan Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana


  Selasa, 29 Januari 2019 Kegiatan Ditjenpdtu

Bandung, ditjenpdtu.kemendesa.go.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mengumpulkan 14 perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka sosialisasi pembangunan sistem peringatan dini bencana tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) ini dikawal oleh salah satu unit kerja pada Ditjen PDTu yaitu Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana. Sebagai informasi, perangkat ini telah tersedia di 16 kabupaten yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dan banjir. “Total sudah kita berikan sebanyak 19 unit sejak tahun 2016 sampai sekarang”, ujar Hasman Ma’ani selaku Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana. Ia juga menambahkan pada 2019 ini akan dilanjutkan dengan membangun EWS di di 5 kabupaten.

EWS merupakan seperangkat sistem yang saling terhubung dan memiliki beberapa sensor yang ditempatkan di area-area kunci terjadinya longsor maupun banjir. Sensor-sensor tersebut kemudian akan memberikan informasi mengenai tingkatan kejadian kepada sistem yang terhubung secara nirkabel yang kemudian jika berada pada tingkat yang mengancam keselamatan masyarakat akan membunyikan sirine peringatan. Sistem ini sendiri memilki jangkauan sejauh ±3 km.

Senada dengan Hasman, peneliti LIPI, Dr. Bambang Widyatmoko, M.Eng juga mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, teknologi memiliki peranan penting. “Meskipun tetap lebih utama adalah peran serta masyarakat”, ujar Bambang. Ia mencontohkan Jepang sebagai ikon model negara-negara lain dalam pengananan bencana. “Jepang sudah memulai pendidikan kebencanaan pada usia dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana”, terang Bambang.

Bambang sendiri memandang kehadiran EWS diperlukan untuk memberikan peringatan akan adanya bencana yang ditandai dengan perubahan fisis yg terpantau dan terlihat. Lebih lanjut kelebihan dari EWS adalah memberikan pengamatan secara kontinyu, data dapat tersimpan dan mudah dianalisa, pengamatan lebih akurat dan teliti, peringatan dapat diberikan dengan kriteria tertentu. Meskipun menurutnya ada beberapa kekurangan seperti biaya pemasangan yang tinggi, kadang rusak, dan masih tergantung pada sinyal telekomunikasi.

Acara ini berlangsung sejak kemarin (28/1) sampai dengan hari ini  29 Januari 2019 di Hotel GH Universal, Bandung, Jawa Barat. Selain peserta daerah penerima bantuan, turut pula hadir dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). (MGF/CHM)