Jelang Akhir RPJMN, Kemendes PDTT Mantapkan Pengembangan di Wilayah Perbatasan


  Selasa, 26 Februari 2019 Berita Ditjenpdtu

Bogor, ditjenpdtu.kemendesa.go.id – Jelang pengakhiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali mengembangkan daerah-daerah perbatasan Indonesia melalui penyediaan akses infrastruktur jalan, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan daerah perbatasan, penyediaan sarana air bersih serta, pembangunan embung.

Hal tersebut disampaikan oleh Endang Supriyani, mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, di hadapan 22 Kabupaten wilayah perbatasan yang hadir pada acara persiapan pelaksanaan fasilitasi pengembangan daerah perbatasan di Hotel Salak Bogor.

Menurut Endang, seyogyanya segala bentuk fasilitasi yang diberikan dapat sesegera mungkin dinikmati oleh masyarakat. “Sesuai dengan instruksi dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi seluruh pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa harus selesai bulan Maret 2019, untuk itu perlu kerjasama yang baik dari rekan-rekan OPD jika masih ada yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan paling lambat pada Februari ini” . Endang menambahkan bahwa ini semua membutuhkan sinergi dan energi yang positif selain untuk mengembangkan ekonomi di wilayah perbatasan juga untuk mempercepat pemanfaatan bagi masyarakat.

Endang yang juga merupakan Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan, Ditjen PDTu, mengutarakan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya akan fokus di 22 Kabupaten. “Kami akan siapkan infrastruktur jalan sepanjang 22 km, penyediaan alat pendukung sarana dan prasarana produk unggulan kawasan perbatasan mulai dari perikanan, padi, jagung, rumput laut sampaiu dengan sagu serta minyak atsiri, penyediaan embung untuk mendukung produksi produk unggulan, serta penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di perbatasan, dengan total gelontoran dana sebesar 53,8 Milyar yang akan didanai dari APBN Kemendesa PDTT”, pungkasnya.

Kegiatan di hadiri pula oleh Bappenas, Kementerian PUPR, serta Bappeda dan OPD Terkait dari 22 Kabupaten Daerah Perbatasan mulai dari Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Nunukan, Kab. Kupang, Kab. Alor, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Pulau Morotai, Kab. Kep. Aru, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Raja Ampat, Kab. Supiori, Kab. Keerom, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Boven Digoel dan Kab. Merauke. Kegiatan berlangsung sejak senin 25/2 dan direncanakan berakhir pada rabu mendatang. (ATP/CHM)