Kemendesa PDTT Undang Sejumlah Pakar Bahas Daerah Tertentu


  Selasa, 23 Juli 2019 Kegiatan Ditjenpdtu

Jakarta, 22 Juli 2019 – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu hari ini (22/7) kembali selenggarakan diskusi untuk membahas terkait format strategis pengembangan daerah tertentu ke depan sebagai bahan masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dalam pembukaannya menyampaikan bahwa Daerah Tertentu memiliki peran yang sangat serius dalam pembangunan nasional. “Problematika daerah tertentu sangat terkait dengan upaya untuk merevitalisasi peran dalam pengembangan daerah tersebut, termasuk isu konektifitas dan sumber daya manusianya” ungkap Anwar. Ia menambahkan, bahwa dibalik bonus demografi masih ada tantangan yang sangat besar untuk di daerah tertentu, seperti stunting dan karakteristik kewilayahan seperti perbatasan, pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca konflik dan rawan pangan. Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya redefinisi mengenai konsepsi daerah tertentu dalam kerangka legal yang lebih spesifik memberikan penjelasan secara tegas dan jelas.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati menuturkan bahwa istilah “Daerah Tertentu” sudah tertulis dalam beberapa aturan perundangan di Indonesia. “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 semua mencantumkan kata Daerah Tertentu”, terang Aisyah. Namun menurutnya istilah tersebut belum terdefinisikan secara baku dan hanya dapat dikenali dari ciri dan karakteristiknya saja, serta pengembangan Daerah Tertentu sendiri belum masuk dalam rumpun   urusan/kewenangan, oleh karenanya pemahaman Daerah tertentu masih terbatas. “Oleh karenanya perlu adanya definisi serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan pengembangan Daerah Tertentu” sambung Aisyah. Menurutnya perlu adanya percepatan mengatasi kesenjangan, meningkatnya pemerataan, terjadinya  peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah Tertentu dengan melakukan penyusunan naskah akademik pengembangan daerah tertentu, pembuatan regulasi, pemetaan spasial secara digital, serta penyusunan rencana induk pengembangan daerah tertentu untuk 20 tahun kedepan.

 

“Secara regulasi belum memiliki hubungan hirarki yang tepat, kedepannya perlu ada ketegasan dan regulasi mengenai apa itu daerah tertentu dan fokus kepada kontekstualisasi daerah-daerah yang memiliki kekhususan bagaimana daerah tertentu bisa memberikan kontribusi untuk orientasi pertumbuhan” lanjut Aisyah. Menurutnya sebagaimana disampaikan oleh Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi Bappenas, Velix Vernando Wanggai, daerah tertentu membutuhkan perlakukan pembuatan dan penerapan kebijakan yang asimetris. “Akan kami akan coba rumuskan beberapa hal tersebut bersama dengan Universitas Gadjah Mada sebelum September ini agar bisa dimasukkan dalam perumusan RPJMN dan RPJP berikutnya” tutup Aisyah.

 

Hadir dalam diskusi Sekretaris Utama BNPP, Suhajar Diantoro, Perencana Ahli Utama Bappenas, Suprayoga Hadi, Direktur Daerah Tertinggal Transmigrasi Bappenas, Velix Vernando Wanggai, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil KKP, Arif M Azis, Kabalilatfo Kemendesa PDTT Eko Sri Haryanto, Kapusdatin Balilatfo, Agusta Ivanovich, Staf Ahli Menteri Desa PDTT, Conrad Hendarto dan Ekatmawati, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga. Hadir juga dari kalangan akademisi Prof. Suratman, Prof. Baiquni, Prof. Marsudi Triatmodjo, dan Prof. Purwo Santoso, dari Universitas Gadjah Mada, dan Jawoto, Universitas Diponegoro.  (CHM/IFR)