Menteri Desa PDTT Instruksikan Relawan Desa Bentuk Pos Jaga untuk Cegah Sebaran Covid-19


  Rabu, 22 April 2020 Berita Ditjenpdtu

Melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan yang termasuk dalam Jaring Pengaman Sosial Dana Desa, yakni meliputi BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19.

Terkait Desa Tanggap Covid-19, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menuturkan bahwa telah terdapat kebijakan yang mengharuskandesa membentuk Relawan Desa untuk melakukan penanganan dan pencegahan di tingkat Desa.

"Relawan terdiri atas Kepala Desa langsung sebagai ketua. Kemudian wakilnya Ketua BPD untuk memudahkan koordinasi. Anggota relawan seperti ketua RT, RW, Remaja, Karang Taruna, PKK, Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat harus masuk dan yang harus dipegang adalah prinsip gotong royong," jelasnya saat Konferensi Pers di Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Selain beranggotakan dari pihak-pihak yang berpengaruh di lingkup desa, Relawan Desa juga melakukan mitra kerja dengan Babinkamtibmas dari Kepolisian setempat, Babinsa dari Koramil setempat serta pendamping desa

Terkait pembentukan Relawan Desa sendiri telah memperlihatkan progresnya dalam upaya melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19 di desa-desa. 

"Data terbaru siang ini ada 40.000 Desa atau sekitar 53 persen yang sudah membentuk relawan desa lawan Covid-19," ungkap Abdul Halim Iskandar.

Untuk progres dari 40.000 Desa ini sendiri masih dalam proses utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi pandemi Covid-19. Sementara itu, prosentase 47 persen desa lainnya masih melakukan proses yang terus dipantau, di evaluasi dan pengawasan terhadap pembentukan Relawan Desa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Relawan Desa mempunyai beberapa tugas untuk lawan Covid-19, yakni mencegah Covid-19, menangani Covid-19 dan melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, sebagai bentuk nyata dari tugas Relawan Desa dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 yakni dengan membentuk Pos Jaga Desa yang bertujuan untuk memantau mobilitas warga desa. 

"Baik warga desa yang dari dalam maupun keluar. Satu hal yang harus diperhatikan adalah social distancing atau physical distancing termasuk mobilitas daerah yang dituju," ungkapnya. 

Berdasarkan pernyataan dari Abdul Halim Iskandar, pos jaga desa telah terbentuk di lebih dari 8.400 desa. Pembentukan pos jaga desa ini memberikan kontribusi nyata dengan membantu Pemerintah dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Ini memberikan kontribusi yang sangat bagus bagi pendataan pemudik yang datang dari rantau itu sudah dilakukan oleh 31.615 Desa atau dengan kata lain 42 persen Desa di Indonesia sudah melakukan aktifitas pemantauan terhadap pemudik," bebernya. 

Dengan pemantauan mobilitas warga desa yang mudik keluar atau datang ke desa, mempermudah Relawan Desa untuk menetukan mana saja warga yang tergolong ODP.

"Sebagaimana ditetapkan oleh BNPB bahwa pemudik dari rantau ke desa, langsung berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan)," ujar Abdul Halim Iskandar.

Setelah terdapat warga desa yang berstatus ODP, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa relawan desa langsung melakukan penanganan teehadap warga desa tersebut dan menempatkan dalam ruang isolasi desa yang telah disiapkan. 

"Hari ini (19/4/2020) Desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi untuk kepentingan ODP yang datang ke desa dengan segala fasilitas yang tersedia itu ada 8.954 Desa. Dengan fasilitas kurang lebih 35.000 tempat tidur," jelasnya.

Ruang isolasi desa sendiri ditempatkan di beberapa fasilitas pendidikan dan publik, seperti ruangan di Sekolah Dasar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Ruang Balai Desa. Hingga sampai saat ini, ODP yang telah dilakukan penanganan sebanyak 24.519 orang

"Dari 8.954 Desa, sudah menangani 24.519 ODP. Itu artinya aktivitas Desa sudah cukup bagus, di dalam konteks untuk mempersiapkan diri dan menuju Desa Mandiri di dalam pencegahan dan penanganan Covid," tandasnya. 

Abdul Halim Iskandar juga terus menghimbau kepada seluruh Kepala Desa di Indonesia, terutama pada wilayah yang berada dalam zona merah, agar dapat sesegera mungkin untuk mempersiapkan fasilitas di desa masing-masing dalam rangka penanganan dan pencegahan persebaran Covid-19 yang dimulai dari skup desa.

"Maka scope kecil selesai, otomatis akumulasi dari scope kecil tadi akan berdampak pada scope yang lebih luas. Scope kecamatan, scope Kabupaten, scope Provinsi, dan tentu scope Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya (Jatimnews)