Mendes Jelaskan Alur Pendataan BLT Dana Desa: Dilakukan RT, Disahkan Bupati


  Rabu, 06 Mei 2020 Berita Ditjenpdtu

Jakarta, ditjenpdtu.kemendesa.go.id - Kemendes PDTT turut menggunakan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak COVID-19. Menteri Desa PDTT Abdul Hakim Iskandar menjelaskan mekanisme pendataan masyarakat yang menerima BLT Rp 600 ribu per bulan selama April-Juni.

Abdul Halim mengatakan pendataan dilakukan relawan desa tingkat RT. Meski mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, relawan tetap mendata warga membutuhkan yang belum masuk dalam data tersebut.

"Mekanisme pendataan dilakukan relawan desa dengan administrasi dalam bentuk surat tugas oleh kepala desa dan ini statusnya relawan desa basisnya RT dan rujukannya DTKS, tapi tetap mengacu Kemensos tapi dalam fleksibilitas," kata Abdul Halim dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).
"Mereka yang sudah terima PKH bansos tunai, kemudian miskin dan tidak ada di DTKS tetap harus dimasukkan supaya bisa isi ruang kosong jaring pengaman sosial," sambungnya.

Setelah data dikumpulkan, lalu akan diadakan musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan penentuan calon penerima. Verifikasi dilakukan agar BLT Dana Desa tepat sasaran. "Kemudian kedua data-data yang sudah selesai dimasukkan dalam musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi validasi dan penetapan calon penerima BLT desa dan ditandatangani kepala desa," tutur dia.

Terakhir, Abdul menuturkan pihak desa meminta pengesahan dari bupati setempat agar daerah dapat melakukan sinkronisasi data.

"Ketiga pengesahan oleh bupati/wali kota, atau camat. Kenapa di tingkat kabupaten? Di sini letak sinkronisasi supaya daerah bisa lakukan sinkronisasi. Bukan hanya terkait kebijakan APBD, tetapi juga kebijakan pemerintah pusat di situ validasi data Dana Desa," tutupnya.

 

Sumber :

https://kumparan.com/kumparannews/mendes-jelaskan-alur-pendataan-blt-dana-desa-dilakukan-rt-disahkan-bupati-1tMWfhUBYUX/full