Ditjen PDTu Gelar Diskusi Desa Damai Dengan Wahid Foundation dan Harmoni


  Jumat, 19 Juni 2020 Kegiatan Ditjenpdtu

JAKARTA, ditjenpdtu.kemendesa.go.id - Dampak Covid-19 telah merambah sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjaga dan merawat perdamaian menjadi keharusan agar tidak menjadi potensi konflik sosial. “Menjaga perdamaian desa adalah menjaga perdamaian indonesia” ungkap Dirjen PDTu, Aisyah Gamawati dalam gelaran diskusi daring Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu bersama Wahid Foundation dan Harmoni kemarin (18/6).

Lebih lanjut Aisyah juga berpesan bahwa peranan seluruh elemen masyarakat yang disertai dengan dukungan aparatur setempat sangat penting dalam mewujudkan desa damai. Peranan yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan wadah komunikasi bersama dimana para pihak saling bahu membahu dan gotong royong menjembatani upaya penyelesaian gesekan sosial.

Upaya peningkatan peran masyarakat serta aparatur dalam penanganan konflik sosial sendiri, setidaknya dapat dilakukan melalui empat hal, tutur Hasrul Edyar, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik, Ditjen PDTu. “Pertama dengan melakukan perancangan program yag menyeluruh dari aspek pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik dengan menggunakan sumber daya yang ada, kedua adanya keterpaduan antar stakeholders di daerah, masyarakat, aparatur desa, tokoh masyarakat, ketiga adanya regulasi yang menampung kearifan lokal masing-masing wilayah, terakhir perlu adanya kepekaan masyarakat maupun aparatur dalam membaca potensi gesekan sosial di masyarakat,

Pada kesempatan yang sama Visna Vilovik, Asisten Direktur Wahid Foundation juga menegaskan bahwa daya tahan atau resiliensi terhadap konflik merupakan hal utama dalam perwujudan perdamaian. Menurutnya dalam upaya mewujudkan resiliensi tersebut, pihaknya telah melakukan ujicoba di beberapa desa dan memandang ada beberapa prinsip mendasar agar masyarakat atau individu memiliki resiliensi konflik yang baik. “Pertama segala hal yang diputuskan harus berdasarkan pada potensi dan kemandirian desa, kedua ada tim yang dilatih, ketiga dalam penyelesaian masalah tidak memihak, keempat, adanya komitmen dalam kerjasama antar stakeholders dan beragam yang mewakili elemen masyarakat, dan terakhir tim harus besifat inklusif”, tutup Visna.